Lewati ke konten
← Kembali

Football

Kronologi Polemik PSSI dan FFI dari Tunggakan Hadiah hingga KLB

Kronologi Polemik PSSI dan FFI dari Tunggakan Hadiah hingga KLB

PSSI memberhentikan Michael Victor Sianipar sebagai Ketua Umum FFI dan mengangkat Vivin Cahyani sebagai Plt. Konflik memuncak setelah 40 voters mendesak KLB.

Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) memberhentikan Michael Victor Sianipar dari jabatan Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI). Vivin Cahyani ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI. Langkah itu menjadi puncak rangkaian ketegangan yang sudah berlangsung sebelumnya.

Michael menggambarkan situasi tersebut sebagai pertarungan antara ikan kecil dan ikan besar. Pernyataan itu ia sampaikan dalam pesan kedua dari empat pesan yang ditujukan kepada PSSI.

"Kepada rekan-rekan yang masih ingin melanjutkan Transformasi Futsal. Dua tahun terakhir banyak prestasi yang kita raih bersama, banyak proses yang sudah kita jalankan. Kami hanyalah ikan kecil di antara ikan-ikan besar. Banyak kekuatan besar yang sedang bergerak dan mengganggu keutuhan Futsal Indonesia. Jangan gentar, tetap jaga harapan dan tekad, kita akan lalui badai ini bersama," kata Michael.

Tunggakan hadiah dan subsidi

Masalah bermula dari keluhan sejumlah klub peserta Pro Futsal League (PFL) soal hadiah kompetisi musim 2025/2026 yang belum dibayarkan, padahal musim 2026/2027 sudah bergulir sejak September 2026. Klub juga mempersoalkan subsidi liga yang belum mereka terima. Kekecewaan muncul terhadap cara pengelolaan kompetisi dan komunikasi di dalam federasi.

Pada 3 November 2026, Kompetisi Futsal Indonesia (KFI) menyatakan seluruh subsidi dan kontribusi bagi klub peserta PFL serta Women's Pro Futsal League (WPFL) sudah dilunasi. Persoalan internal organisasi belum tuntas.

Sekjen diberhentikan

Ketegangan meninggi setelah Michael memberhentikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Budi Setiawan pada 4 November 2026 melalui Surat Nomor 0071/FFI-KEP/1229/ORG/XI-2026. Michael menyebut keputusan itu bagian dari penataan organisasi untuk meningkatkan efektivitas kepemimpinan federasi.

Budi mempertanyakan prosedur pemberhentian dirinya. Menurut dia, keputusan tersebut semestinya mengacu pada Statuta PSSI dan peraturan organisasi, termasuk mekanisme persetujuan PSSI. Polemik soal keabsahan keputusan itu memperbesar ketegangan di internal FFI.

Sebanyak 40 voters FFI mendesak digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai bentuk kekecewaan terhadap tata kelola organisasi dan pengelolaan kompetisi futsal nasional. FFI di bawah kepemimpinan Michael juga dituduh tidak transparan soal pengelolaan keuangan APBN. Michael mempersilakan audit atas penggunaan dana APBN, dan menjawab tuduhan itu saat menimpali pernyataan perwakilan voters FFI di media sosial.

Sekjen PSSI Yunus Nusi berencana mengaudit dana non-APBN FFI. Ia menegaskan bahwa persoalan subsidi klub yang kerap terlambat hingga menunggak serta ketiadaan insentif bagi AFP merupakan persoalan berbeda.

"Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia. Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif," kata Yunus Nusi.

Sumber: Detik Sepakbola